TEMPO.CO, Malang - Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo
mengungkapkan dana desa yang dikucurkan pemerintah pada 2018 bakal naik lagi
hingga mencapai sekitar Rp 120 triliun.
"Tahun
ini dana desa yang dikucurkan sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata per desa
menerima sebesar Rp 800 juta. Dan, tahun depan ada rencana dinaikkan lagi
menjadi Rp 120 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 1 miliar
lebih," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Eko Putro Sandjjyo saat memaparkan kinerja kementeriannya di depan peserta
dialog kepala desa dan lurah se-Kabupaten Malang dan Kota Batu di Universitas
Islam Malang di Malang, Jawa Timur, Senin, 27 Maret 2017.
Menurut
Menteri, dana desa yang dikucurkan ke desa-desa dari tahun ke tahun terus
meningkat. Pada 2015, dana yang dikucurkan sebesar Rp 20,76 triliun atau
rata-rata per desa menerima sebesar Rp 280,3 juta. Pada 2016, meningkat menjadi
Rp 46,98 triliun dan setiap desa menerima dana sebesar Rp 643,6 juta.
Pada 2017, dana desa yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 60 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 800 juta. "Tahun depan ada rencana dinaikkan lagi karena untuk mengejar pembangunan infrastruktur maupun nonfisik yang ada di desa," urainya.
Ia mengakui dana desa berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional, bahkan sata statistik mencatat bahwa pada 2016, dana desa berkontribusi sebesar 0,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB), penyumbang 0,04 persen dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta menyerap tenaga kerja hingga mencapai 2,34 juta jiwa.
Pada tahun
ini, lanjutnya, Kemendes PDTT memiliki empat program prioritas, yakni produk
unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. "Kami minta setiap daerah
segera menentukan produk unggulan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian
dan membuka kesempatan kerja secara luas," ujarnya.
Selain itu,
katanya, program prioritas lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
sebagai mesuin penggerak ekonomi rakyat. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah
BUMDes meningkat tajam, yakni pada 2014 hanya 1.022 unit dan saat ini sudah
mencapai 18.466 unit.
Untuk
mengakomodasi BUMDes yang jumlahnya terus meningkat itu, lanjutnya, pemerintah
berinisiasi untuk membentuk satu holding, dimana Bulog sebagai leading
sektornya. Dan, ada empat bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni
BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri yang menjadi pemegang saham utama holding
tersebut.
"Holding BUMDes inilah yang nanti akan mengontrol seluruh BUMDes di Tanah Air, baik dari segi manajemen, SDM maupun produktivitas. Kami berharap dengana danya holding ini, ribuan jaringan BUMDes mampu menjadi perusahaan besar setara internasional," paparnya.
"Holding BUMDes inilah yang nanti akan mengontrol seluruh BUMDes di Tanah Air, baik dari segi manajemen, SDM maupun produktivitas. Kami berharap dengana danya holding ini, ribuan jaringan BUMDes mampu menjadi perusahaan besar setara internasional," paparnya.
Selain dua
prioritas tersebut, dua prioritas Kemendes PDTT lain yang bakal dituntaskan
pada tahun ini adalah membangun embung air desa dan menciptakan sarana olahraga
desa (Raga Desa).
Sumber : https://nasional.tempo.co/read/news/2017/03/27/
Tulisan ini dikutif ulang untuk kepentingan sosial dan
pendampingan desa ( admin )***