Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
Dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan melalui proses pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelibatan semua pihak dihasilkan program kerja dan kegiatan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara inklusif serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Berbagai peraturan terkait implementasi Undang-Undang Desa telah dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan hingga peraturan lainnya yang mencoba menjelaskan dan memberikan arahan dalam pelaksnaannya di tingkat Desa. Meskipun demikian masih ditemukan berbagai kesulitan dalam memahami dan menjabarkannya di tataran praktis, terutama bagi pemerintah Desa dan masyarakat. Masih banyak ditemukan perbedaan pandangan dari aparat Desa dalam memahami suatu peraturan, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi variasi antara satu Desa dengan Desa lainnya.
Bahkan dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang sama agar dapat dilaksanakan dan dikemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu meningkatkan pemahaman terhadap proses pembangunan di Desa, diperlukan sebuah bahan rujukan yang memberikan panduan terhadap berbagai persoalaan yang dihadapi pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola pembangunan di Desa sesuai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Posting Komentar