Pengesahan
Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 (UU Desa) menandai dibukanya gerbang
harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Di samping memberikan
dasar hukum bagi keberadaan desa, UU Desa juga menghadirkan cara
pandang baru dalam melihat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Desa diakui sebagai subyek yang berkewenangan mengatur dan mengurus
pemerintahan. Setiap anggota masyarakatnya boleh dan diakui haknya untuk
ambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
desa. Untuk kemajuan desa bahkan pemerintah, utamanya Pemerintah
Kabupaten/Kota diwajibkan mendampingi desa dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Mendampingi, bukan untuk
menentukan, tetapi memberdayakan desa untuk semakin kuat menjadi
mandiri.
Begitu mendasarnya perubahan yang
ditawarkan UU Desa dan luasnya ruang lingkup wilayah geografis sehingga
implementasi visi UU Desa membutuhkan kesanggupan kerja sinergis
berbagai pihak. Salah satunya adalah menyangkut kesiapan pemerintah baik
dalam menyiapkan tata kelola dan penyesuaian kerja birokrasi, maupun
dalam melakukan pendampingan masyarakat desa. Pendampingan yang
dilakukan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015
bertujuan;
a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.
Download: Kurikulum Pelatihan TA
Download: PB 1 – Visi UU Desa
Download: PB 2 – UU Desa dan Promosi Inklusi Sosial
Download: PB 3 – Nomenklatur Desa Adat
Download: PB 4 – Kewenangan dan Produk Hukum Desa
Download: PB 5 – Sistem Pembangunan Desa
Download: PB 6 – Demokratisasi dan Tata Kelola Desa
Download: PB 7 – BUMDes dan Ekonomi Desa
Download: PB 8 – Pengembangan Desa
Download: PB 9 – Pemberdayaan Masyarakat Desa
Download: PB 10 – Peran dan Strategi Tenaga Ahli
Posting Komentar